COP AS News - Ujian Nasional Barut Akan Diikuti 1.383 Siswa. Ujian nasional (UN) tahun ajaran 2012/2013 tingkat SMA, SMK dan MA di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, akan diikuti 1.383 orang siswa tersebar di 13 sekolah negeri dan swasta di sembilan kecamatan.

Ilustrasi pelajar yang sedang mengikuti Ujian Nasional.

"Untuk sementara peserta UN di daerah ini mencapai ribuan orang," kata Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara (Barut), Sofiansyah di Muara Teweh, Kamis (7/2/2013).

Sekolah yang menggelar UN, kata dia, untuk dalam kota Muara Teweh di antaranya SMAN 1, SMAN 2, SMKN 1, SMKN 2 dan MAN, kemudian SMA Tumpung Laung di Kecamatan Montallat, SMA Kandui Kecamatan Gunung Timang, SMA Lahei Kecamatan Lahei, SMA Kecamatan Teweh Timur dan Kecamatan Gunung Purei.

"Penyelenggaran UN ini memang serentak namun setiap sekolah ada yang berbeda selesainya, tergantung jumlah mata pelajaran," katanya.

Sofiansyah mengatakan formulasi tingkat kelulusan UN 2013 sama dengan tahun lalu, yakni Nilai sekolah untuk tingkat SMA/MA/SMK merupakan gabungan nilai rapor semester 3,4,5 dan ujian sekolah.

Dengan formulasi tersebut diharapkan pihak sekolah tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi harus memperhatikan kualitas kelulusan. "Kita berharap hasil UN tahun ini lebih baik dari sebelumnya, karena kriteria penilaian tingkat kelulusan mengikutsertakan nilai sekolah," katanya.

Ia mengatakan, untuk pengawasan UN di dalam kota dilakukan secara silang oleh sejumlah sekolah, sedangkan di kecamatan pengawasnya ditunjuk oleh camat setempat.

"Kita harapkan hasil UN tahun ini lebih baik dibanding sebelumnya. Tingkat kegagalan atau keberhasilan merupakan tanggung jawab bersama baik sekolah maupun dinas," katanya.

Sumber : Kompas

COP AS News - Berubah-ubah, Anggaran Kurikulum Dipertanyakan. Anggaran kurikulum 2013 kembali dipertanyakan oleh para anggota legislatif. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dinilai tak jelas dalam menetapkan standar pembiayaan bagi kurikulum 2013 ini menyusul perubahan anggaran yang terus meningkat untuk kurikulum 2013 ini.


Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Raihan Iskandar, mengatakan bahwa perubahan anggaran kurikulum ini dirasa membingungkan. Padahal semestinya masalah anggaran ini harus sudah pasti jika memang penerapannya akan dilakukan pada Juli nanti.

"Ini fenomena birokrasi yang tidak profesional. Khususnya dalam hal perencanaan pengelolaan dan pembiayaan," kata Raihan di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Jakarta, Kamis (7/2/2013).

Ia menuturkan bahwa Kemdikbud pada awalnya mengajukan anggaran dana kurikulum sebesar Rp 684 miliar pada Raker dengan Komisi X DPR RI. Kemudian berubah pada RKAKL menjadi Rp 611 miliar. Selanjutnya, pada saat rapat dengan Panja Kurikulum anggaran berubah lagi menjadi Rp 1.457 triliun.

"Anehnya, beberapa hari yang lalu naik lagi menjadi Rp 2.4 triliun. Ini mana yang benar," ujar Raihan.

Anggota Komisi X DPR RI dari Partai Golkar, Zulfadhli, juga mempertanyakan yang sama mengenai anggaran kurikulum yang berubah terus menerus. Hal tersebut diprediksi dapat menimbulkan masalah baru terkait transparansi anggaran.

"Selama ini yang dibahas hanya Rp 684 miliar, kemudian muncul Rp 1,4 triliun, terus muncul lagi lebih besar. Tolong ini dijelaskan," tegas Zulfadhli.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, menjelaskan bahwa anggaran kurikulum sesungguhnya mencapai Rp 2,4 triliun seperti yang dipaparkan sebelumnya. Jumlah berbeda yang dipermasalahkan tersebut karena adanya pembagian dalam anggaran melekat dan anggaran tambahan.

"Anggaran melekat itu ada tidak kurikulum sudah dianggarkan. Tidak ada yang berubah. Hanya tadi, masuk anggaran melekat dan anggaran tambahan. Yang tambahan itu khusus untuk kurikulum," jelas Nuh.

Sumber : Kompas

COP AS News - Mendikbud: Uang Kuliah Tunggal Ringankan Mahasiswa. Uang kuliah tunggal (UKT) yang akan diterapkan pada tahun akademik 2013/2014 dimaksudkan untuk meringankan beban yang ditanggung mahasiswa baru. Untuk itu, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memiliki kewajiban untuk memberlakukan UKT ini.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, mengatakan bahwa konsep UKT ini diawali berdasarkan realitas bahwa uang yang ditarik dari mahasiswa tersebut terlalu banyak. Selain biaya kuliah per semester, mahasiswa masih dibebani dengan berbagai macam sumbangan dari pembangunan gedung, biaya praktikum dan masih banyak lagi.

"Kalau SPP saja itu murah. Tapi ada seperti sumbangan yang macem-macem. Dengan berbagai macam pos itu, membuat aliran dana susah dikendalikan," kata Nuh saat dijumpai di DPR RI, Kamis (7/2/2013).

Ia menambahkan dengan adanya UKT ini maka sistem kontrolnya lebih mudah dikendalikan. Nominal UKT sendiri untuk masing-masing PTN berbeda sesuai dengan program studi, letak wilayah dan karakteristik lainnya. Salah satu cara untuk mengendalikan UKT ini adalah dengan menetapkan harga satuan.

"Februari ini akan keluar standar harga PTN dilihat dari Prodinya. UKT ini tidak boleh melebihi unit cost (harga satuan) yang di standar tersebut," jelas Nuh.

"Standar harga ini juga akan memudahkan mahasiswa untuk memilih prodi dari PTN yang sesuai dengan kemampuan pembiayaan juga," imbuhnya.

Ia juga menjamin bahwa UKT ini berlaku bagi semua mahasiswa baru tak terkecuali masuk melalui jalur SNMPTN, SBMPTN maupun seleksi mandiri. "UKT ini berlaku untuk semua. Tak ada perbedaan masuk lewat jalur apa. SNMPTN, SBMPTN dan mandiri itu sama saja biayanya," tegas Nuh.

Seperti diketahui, beberapa PTN terkemuka seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) bersiap menerapkan UKT ini. Langkah awalnya dengan menghapuskan uang pangkal masuk yang selama ini dinilai cukup mahal.

Sumber : Kompas